Kapolda NTT Tegaskan Tak Ada Intervensi dalam Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual yang Libatkan Bupati Kupang: Tidak Ada Gigi Mundur, Gas Terus
Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan melibatkan Bupati Kupang. Ia memastikan penanganan perkara tersebut berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolda NTT saat menerima audiensi Aliansi Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan bersama sejumlah elemen masyarakat yang menggelar aksi penyampaian aspirasi di Markas Polda NTT, Senin (16/11/2026).
Audiensi tersebut berlangsung setelah massa aksi menyampaikan berbagai tuntutan dan mendesak Polda NTT memberikan kepastian hukum terhadap perkara dugaan kekerasan seksual yang menjadi perhatian publik di Nusa Tenggara Timur.
Sejumlah organisasi yang hadir di antaranya PERMASMI, GMKI, IPA, IKIF, BEMNUS, PMKRI, GMNI Kupang, HMI Kupang, LPDR, OKP Lokal, OKP Kupang, serta Persatuan Pelajar Amfoang Timur.
Dalam penyampaian aspirasi, mahasiswa menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan semata-mata untuk melakukan demonstrasi, melainkan sebagai bentuk solidaritas terhadap korban berinisial RBM dan keluarganya, sekaligus mengingatkan negara agar menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.
Mahasiswa juga menegaskan bahwa jabatan publik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
Aliansi mendesak Polda NTT menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam penanganan perkara, meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan apabila telah memenuhi persyaratan hukum, serta segera memanggil dan memeriksa Bupati Kupang sebagai pihak terlapor sesuai prosedur yang berlaku.
Selain itu, massa aksi meminta pemasangan garis polisi (police line) di rumah jabatan Bupati Kupang, penyelesaian perkara secara transparan, pengamanan barang bukti, penerapan pemberatan pidana sepertiga apabila unsur hukumnya terpenuhi karena dugaan pelaku merupakan pejabat publik, serta memastikan pemenuhan hak restitusi bagi korban.
Dalam audiensi tersebut, berbagai perwakilan organisasi kemahasiswaan turut menyampaikan kritik dan desakan. Mereka mempertanyakan perkembangan pemeriksaan saksi, keberadaan barang bukti, hasil visum, hingga kepastian waktu pemeriksaan terhadap Bupati Kupang.
Mahasiswa juga meminta agar proses hukum tidak berjalan lambat, tidak berhenti di tengah jalan, serta tidak dipengaruhi oleh kedudukan maupun jabatan seseorang.
Kapolda: Tidak Ada Intervensi, Kasus Harus Tuntas
Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat yang telah datang menyampaikan aspirasi serta ikut mengawal proses penegakan hukum.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas dinamika yang sempat terjadi sebelum dirinya bertemu langsung dengan massa aksi.
Kapolda menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa tidak dipandang sebagai tekanan terhadap institusi kepolisian, melainkan sebagai bentuk dukungan kepada Polda NTT agar perkara tersebut ditangani secara benar dan sesuai aturan hukum.
“Saya tidak merasa ini sebagai tekanan buat kami, tetapi saya merasa ini sebagai dukungan pada Polda Nusa Tenggara Timur untuk meluruskan kasus ini sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Irjen Reza.
Ia kemudian memastikan bahwa sejak laporan diterima pada 12 November 2026 hingga pelaksanaan audiensi, dirinya tidak pernah menerima intervensi dari pihak mana pun untuk menghalangi proses penyidikan.
“Sampai detik ini, sejak kami menerima laporan tanggal 12 siang, saya sama sekali tidak menerima intervensi untuk menghalang-halangi penyidikan ini dengan benar. Justru saya mendapatkan perintah dan support untuk menangani kasus ini dengan profesional, dengan aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Menurut Kapolda, seluruh tahapan hukum harus dilaksanakan sesuai prosedur agar penanganan perkara tidak cacat hukum dan dapat mencapai tujuan penegakan keadilan.
Ia bahkan memberikan penegasan kuat mengenai komitmennya dalam mengawal perkara tersebut.
“Dengan segala support yang diberikan kepada Polda NTT, saya pastikan kasus ini maju terus. Buat saya tidak ada gigi mundur, gas terus,” tegas Kapolda yang disambut perhatian massa aksi.
Lima Saksi Diperiksa, Hasil Visum Telah Diterima
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda NTT juga membeberkan perkembangan penanganan perkara sejak laporan diterima penyidik pada 12 November 2026.
Ia menjelaskan, penyidik telah memanggil dan memeriksa lima orang saksi, termasuk korban, orang tua korban, pihak yang mengantar korban, serta orang-orang yang mengetahui peristiwa sebelum maupun sesudah kejadian.
Pada hari pelaksanaan audiensi, penyidik juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi tambahan. Namun, hingga waktu pemeriksaan yang dijadwalkan, kedua saksi tersebut belum hadir.
Sebagai tindak lanjut, penyidik kemudian mendatangi tempat atau kediaman kedua saksi untuk melakukan pemeriksaan.
Tidak hanya itu, Kapolda memastikan hasil visum et repertum telah diterima penyidik pada sore hari pelaksanaan audiensi.
Penyidik juga telah melakukan konsultasi dengan ahli psikologi forensik dan menerima surat keterangan dari pihak terkait untuk mendukung proses pembuktian.
“Jadi tinggal kita menunggu pemeriksaan dua saksi kunci ini. Kita akan berikutnya melakukan gelar untuk menentukan, baik sidik atau tidak,” jelasnya.
Kapolda menegaskan bahwa seluruh keterangan saksi, hasil visum, dan barang bukti yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui mekanisme hukum yang berlaku sebelum penyidik mengambil keputusan terkait peningkatan status perkara.
Pemeriksaan Bupati Kupang Dikoordinasikan dengan Bareskrim dan Mendagri
Terkait desakan mahasiswa agar Bupati Kupang segera diperiksa, Kapolda menjelaskan bahwa terdapat prosedur administrasi yang harus ditempuh dalam pemeriksaan pejabat negara.
Menurutnya, penyidik Polda NTT telah melakukan komunikasi dengan Bareskrim Polri terkait proses pengajuan surat permohonan izin pemeriksaan.
Mekanismenya, surat dari penyidik akan diteruskan ke Bareskrim Polri, kemudian dilanjutkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku.
“Di Bareskrim saya sudah komunikasi siang tadi. Begitu surat sampai akan langsung diteruskan ke Mendagri. Jadi dalam waktu yang sesingkat mungkin, izin untuk memeriksa terlapor bisa kita laksanakan,” ungkapnya.
Ia memastikan koordinasi tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pemeriksaan tanpa mengabaikan prosedur hukum dan administrasi yang berlaku.
Bentuk Tim Khusus, Tambah Penyidik untuk Percepat Penanganan
Sebagai bentuk keseriusan institusi dalam menangani perkara tersebut, Kapolda NTT mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk memperkuat penanganan perkara.
Tim tersebut akan memberikan dukungan kepada Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO) dengan melibatkan unsur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).
Selain itu, jumlah personel penyidik juga ditambah guna mempercepat proses pemeriksaan, pendalaman alat bukti, serta penyelesaian administrasi perkara.
“Untuk mempercepat proses ini, saya juga sudah membentuk tim khusus untuk mem-back up PPA-PPO dalam menangani kasus ini. Kita tambahkan penyidiknya, kita asistensi dengan beberapa direktur reserse yang lain untuk memastikan ini berjalan cepat, ini berjalan benar,” jelas Reza.
Ia menegaskan, percepatan penanganan perkara tetap harus dilakukan secara cermat agar tidak ada tahapan hukum yang terlewat.
“Kita cepat, tapi kita tidak boleh ada yang terlewat, sehingga bisa diputus maksimal sesuai dengan undang-undang,” tambahnya.
Kapolda: Saya Tidak Ragu Pecat Anggota yang Menyimpang
Tidak hanya berbicara mengenai penanganan perkara, Kapolda NTT juga menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan internal terhadap seluruh personel kepolisian di wilayah NTT.
Ia meminta masyarakat dan mahasiswa tidak ragu menyampaikan laporan maupun mengingatkan dirinya apabila menemukan adanya tindakan anggota Polri yang menyimpang dari aturan.
Kapolda mengakui bahwa dengan jumlah personel sekitar 11.000 anggota Polri di wilayah NTT, kemungkinan adanya oknum yang melakukan pelanggaran tetap dapat terjadi.
Namun, ia memastikan tidak akan memberikan toleransi kepada anggota yang terbukti melakukan penyimpangan.
“Kita punya anggota ada 11.000 polisi di sini. Sangat mungkin ada satu, dua, tiga, sepuluh yang masih main-main. Tapi saya tidak ragu untuk memecat orang-orang seperti itu di bawah saya,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya datang ke NTT dengan komitmen untuk mengabdikan diri bagi keamanan masyarakat serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
“Saya datang ke sini sebagai Kapolda, langsung hari itu juga saya wakafkan nyawa saya untuk keamanan dan ketertiban di Nusa Tenggara Timur ini dan menegakkan hukum setegak-tegaknya,” ujar Reza.
Kapolda Jamin Kebebasan Mahasiswa Menyampaikan Aspirasi
Dalam audiensi tersebut, Kapolda juga memberikan apresiasi terhadap gerakan solidaritas mahasiswa yang dinilainya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama masyarakat NTT, khususnya perempuan.
Ia menegaskan bahwa kepolisian akan menjamin keamanan setiap kegiatan penyampaian aspirasi selama dilakukan secara tertib, tidak merusak fasilitas, dan tidak merugikan masyarakat lainnya.
“Yang rekan-rekan lakukan saat ini adalah satu bentuk solidaritas terhadap sesama warga NTT, sesama perempuan NTT. Saya sangat apresiasi,” katanya.
“Saya pastikan, saya akan amankan apa yang akan rekan-rekan lakukan untuk menyampaikan aspirasi, selama tidak merusak dan merugikan orang lain, pasti saya akan amankan,” lanjutnya.
Kapolda juga membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi mahasiswa maupun masyarakat yang ingin mempertanyakan perkembangan penanganan perkara.
Ia mempersilakan masyarakat berkoordinasi melalui Direktorat PPA-PPO, Humas Polda NTT, maupun bertemu langsung dengannya.
“Tidak akan ada yang saya tutup-tutupi, kecuali memang konsumsi untuk persidangan. Silakan dimonitor kasus ini. Terbuka akses, bisa langsung melalui Dir PPA, melalui Humas, atau ketemu di mana pun ketemu saya, tanya,” tegasnya.
Kasus Ini Menjadi Perhatian Serius Kapolda
Di akhir penyampaiannya, Irjen Reza mengungkapkan bahwa persoalan dugaan kekerasan seksual tersebut juga menjadi perhatian pribadinya sebagai seorang ayah dan suami yang memiliki anggota keluarga perempuan.
Ia menyebutkan bahwa istri dan kedua anaknya merupakan perempuan, sehingga persoalan yang menimpa korban turut menyentuh sisi kemanusiaannya.
“Istri saya perempuan. Anak saya dua perempuan semua. Dari dengar laporan itu, saya sudah dapat tekanan sendiri di rumah,” ungkapnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal penyelesaian perkara tersebut dengan tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di NTT.
Ia berharap penanganan perkara ini dapat memberikan keadilan bagi korban sekaligus menjadi pembelajaran agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
“Mudah-mudahan hasilnya ini semua sesuai dengan keadilan yang bisa dirasakan oleh kita semua. Sama-sama kita tuntaskan ini, sama-sama kita selesaikan permasalahan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua dan tidak terjadi lagi di NTT yang damai dan penuh kasih ini,” tutupnya.
Mahasiswa Tegaskan Akan Terus Kawal Proses Hukum
Sementara itu, Aliansi Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan menegaskan akan terus mengawal proses penanganan perkara hingga memperoleh kepastian hukum dan keadilan bagi korban.
Mereka menilai keterbukaan Kapolda dalam menerima aspirasi dan menjelaskan perkembangan penanganan perkara merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Meski demikian, mahasiswa menegaskan bahwa komitmen tersebut harus dibuktikan melalui langkah konkret, termasuk percepatan pemeriksaan, transparansi perkembangan perkara, serta penegakan hukum yang tidak membedakan seseorang berdasarkan jabatan dan kedudukannya.
Audiensi tersebut menjadi ruang dialog antara kepolisian dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa penanganan dugaan tindak pidana kekerasan seksual berjalan sesuai koridor hukum.
Kini, publik menantikan tindak lanjut penyidik setelah pemeriksaan saksi tambahan, penerimaan hasil visum, pendalaman keterangan ahli, serta koordinasi administrasi pemeriksaan terhadap pihak terlapor.
Polda NTT menegaskan perkara akan terus dikawal dan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan, sementara mahasiswa dan masyarakat menyatakan akan tetap mengawasi setiap tahapan demi memastikan keadilan bagi korban. (tbnntt)

